Wapres Ingin Cakupan Air Perpipaan Meningkat

Wapres Ingin Cakupan Air Perpipaan Meningkat

Pengurus Pusat (PP) PERPAMSI melakukan audiensi dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (9/3). Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengingatkan pentingnya akses air  minum.

Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum PP PERPAMSI Lalu Ahmad Zaini, mewakili Ketua Umum yang berhalangan hadir. Ikut mendampingi, Ketua Dewan Pengawas Erlan Hidayat, Ketua Departemen Kemitraan Zein Musta’in, Ketua Departemen Diklat Haidir Effendi, Direktur Eksekutif Ashari Mardiono, Kepala Biro Administrasi dan Keuangan Esty Aryati, dan Kepala Biro Penyehatan PDAM Risma Apriandy.

Sementara, Wapres didampingi  Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Plt. Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi Masduki Baidlowi, Tim Ahli Wapres Bambang Widianto, serta Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi, Zainal Fatah.

Dalam kesempatan tersebut, Zaini menyampaikan kepada Wapres tentang organisasi PERPAMSI yang memiliki anggota lebih dari 400 perusahaan air perpipaan, baik dalam bentuk BUMD maupun swasta. Zaini menambahkan, organisasi ini sudah berusia 48 tahun dan telah menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan air minum perpipaan.

Selain itu, Zaini juga menyampaikan perkembangan layanan air minum perpipaan di Indonesia. Saat ini, kata Zaini, cakupan layanan perpipaan di Indonesia masih rendah, yaitu baru 20 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Rendahnya cakupan layanan ini akibat belum semua pemerintah daerah kabupaten dan kota memberikan dukungan APBD untuk sektor air minum. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya tarif air minum alias masih banyak BUMD air minum yang belum menerapkan tarif full cost recovery (FCR).

 

Kebijakan khusus

Dalam diskusi tersebut, PERPAMSI mengusulkan adanya kebijakan khusus untuk mempercepat cakupan pelayanan air perpipaan. “Kalau bisa, bagaimana ada semacam instruksi Presiden agar satu atau dua persen dana dari APBD wajib digunakan untuk sektor air minum,” kata Zaini kepada Wapres Ma’ruf Amin.

Mendengar hal tersebut, Wapres Ma’ruf cukup kaget dengan masih rendahnya cakupan air minum perpipaan yang baru 20 persen. Wapres mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang fokus pada penanganan stunting (penyakit kerdil) yang salah satu faktornya adalah karena minimnya akses air bersih.

Menurut Wapres, kebutuhan air bersih menjadi faktor penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan. Melalui penyediaan air minum layak, persoalan pemenuhan gizi bagi anak-anak juga menjadi teratasi, salah satunya pencegahan kekerdilan pada anak atau stunting. Minimnya akses air bersh juga meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. “Nanti saya akan panggil kementerian terkait agar dipercepat. Akses air perpipaan perlu ditingkatkan targetnya,” tegas Wapres.

 

Target Pemerintah

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, target pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah 30 persen perpipaan dan 70 persen nonperpipaan. Dikatakannya, saat ini Kementerian PUPR memiliki beberapa program dukungan untuk air bersih, seperti Pamsimas, yaitu pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, misalnya di Yogyakarta dan Malang.

Selain itu, juga terdapat program SPAM regional untuk mengatasi kekurangan air baku di setiap kabupaten atau kota. SPAM regional ini juga bertujuan untuk mengurangi konflik antardaerah kerena air baku.

Fatah mengakui, penyediaan infrastruktur air minum  pun telah disiapkan Kementerian PUPR. Namun, hanya sebagian yang memanfaatkannya karena memerlukan biaya operasional yang besar.

Sementara, soal tarif dan subsidi, lanjut Fatah, telah diatur dalam Permendagri Nomor 70 dan 71 Tahun 2016. “Cuma, memang hingga saat ini implementasinya belum ada,” terang Fatah.

Usai pertemuan dengan Wapres, tim Ahli Wapres Bambang Widianto akan mengundang PERPAMSI secara khusus untuk berdiskusi lebih detail terkait kendala dan permasalahan air minum peripipaan. Hasil pertemuan itu nanti menjadi bahan pertemuan selanjutnya dengan Wapres. “Nanti, kita undang secara khusus untuk menindaklanjuti hal ini,” ungkap Bambang.

Seperti diketahui, sektor air minum masuk sebagai salah satu dari 41 proyek prioritas strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Proyek tersebut bernama Akses Air Minum Perpipaan (10 juta sambungan rumah) dengan target peningkatan akses air minum layak 2024 menjadi 100 persen.

Total dana yang diperlukan sebesar Rp124 triliun yang terdiri dari APBN Rp77,9 triliun, APBD Rp15,6 triliun, serta KPBU Rp29,9 triiliun. Sementara, untuk pelaksananya adalah Kementerian PUPR, pemda, dan juga badan usaha. Danang Pidekso

Comments

Berita Lainnya: